Pemekaran Daerah, Indonesia Perlu Acuan Desartada

INDONESIA PERLU DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH SAMPAI TAHUN
2025 UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jakarta, 1 April 2011. Pemerintah memandang perlu adanya sebuah Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) jangka panjang, sebagai acuan dalam pemekaran daerah agar lebih terkendali dan terarah. Selama sekitar tiga tahun terakhir, Kementerian Dalam Negeri dan Partnership for Governance Reform telah mengawali proses perumusan Desartada tersebut.

Dengan adanya Desartada di Indonesia sampai tahun 2025 diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom, serta pembentukan daerah persiapan yang matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kurun waktu 1999-2009, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah membentuk 205 Daerah Otonom Baru (DOB) terdiri dari 7 (tujuh) Provinsi, 164 (seratus enam puluh empat) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) Kota.

Pemekaran tanpa pengendalian dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap efektifitas Pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan kondisi keuangan negara sebab hampir semua DOB mengandalkan sumber-sumber penerimaan APBD dari dana transfer dari Pemerintah, baik dalam bentuk DAU, DAK, maupun bagi hasil. Hal ini terjadi karena selama ini peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan DAU justru memberikan “insentif rasional” bagi daerah untuk memperoleh DAU.

Konsekuensi dari ledakan pemekaran selama 1999-2010 menyebabkan lonjakan beban APBN yang luar biasa. Pada tahun 2003, pemerintah pusat harus menyediakan DAU Rp 1,33 triliun bagi 22 daerah otonom baru hasil pemekaran yang dilakukan pada tahun 2002. Jumlah tersebut melonjak dua kali lipat pada tahun 2004, di mana pemerintah harus mentransfer Rp 2,6 triliun alokasi DAU bagi 40 DOB. Pada tahun 2010, pemerintah mengucurkan dana Rp 47,9 triliun sebagai DAU untuk DOB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban terhadap keuangan Negara semakin bertambah sebagai akibat dari lemahnya daya dukung keuangan dari sebagian besar DOB.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah semakin menguatkan keinginan daerah untuk mekar dan terlebih ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Kemudian terjadi penggantian UU Nomor 22/1999 menjadi UU Nomor 32/2004 serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78/2007 Pasal 14 s.d. Pasal 21 menjelaskan mengenai pendekatan bottom up planning dalam tata cara pembentukan daerah. Aspirasi pemekaran semakin deras dan semakin sulit dibendung, hingga pada akhirnya Presiden RI  menyatakan di depan sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 September 2009 mengenai pemberlakuan kebijakan moratorium pemekaran daerah sampai  dilakukannya evaluasi secara menyeluruh, konsisten, dan sungguh-sungguh terhadap hasil-hasil pemekaran daerah selama ini.

Maksud dirumuskannya Desartada hingga 2025 adalah untuk membangun struktur tata kelola kewilayahan yang bersifat lebih disiplin sehingga mendukung tercipatnya:

1) peningkatan pelayanan publik,

2) percepatan demokratisasi,

3) percepatan pembangunan perekonomian daerah,

4) pengembangan potensi daerah,

5) peningkatan keamanan dan ketertiban, serta

6) memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintah.

Penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom. Kebijakan ini perlu dipelihara kontinuitasnya sehingga tata kelola kewilayahan dapat dilakukan secara terkendali.

Desartada yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI pada intinya mencakup empat
elemen dasar, yakni:

1) mensyaratkan pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom,

2) mengusulkan penggabungan dan penyesuaian daerah otonom,

3) menerapkan penataan daerah yang memiliki karakteristik khusus, dan

4) mengusulkan penetapan estimasi jumlah maksimal daerah otonom (Provinsi, Kabupaten, Kota) di Indonesia tahun 2010-2025.

Dokumen Desartada secara resmi telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan disampaikan pada rapat kerja antara Pemerintah dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 21 September 2010. Rapat kerja tersebut menyepakati perlunya Desartada di Indonesia sampai tahun 2025. Diseminasi Desartada bertujuan untuk menjelaskan kepada para stakeholder terkait (Pemerintah, DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten
dan Kota, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Universitas) tentang implementasi kebijakan penataan daerah. Para mitra diharapkan berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam dialog yang terfokus ini untuk menggali dan mengumpulkan berbagai informasi dan perspektif tentang permasalahan implementasi kebijakan penataan daerah.

Diharapkan mereka dapat pula merumuskan gagasan-gagasan, kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif bagi penyempurnaan Desartada di Indonesia, serta realisasinya melalui peraturan perundang-undangan.

Siaran Pers Kemitraan Partnership

Salah satu unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah

About these ads

One response to “Pemekaran Daerah, Indonesia Perlu Acuan Desartada

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s