Inilah Tour Unik Ala Indonesia, Wisata Kemiskinan. Pak Menteri-pun Merasa Terhina!

Ronny Poluan yang jebolan Ikatan Kesenian Jakarta (IKJ) mengagas paket tur unik untuk para turis asing. Namun kali ini para bule tidak diajak melihat kemegahan Sudirman-Thamrin atau antiknya Kota Tua. Sebaliknya mereka malah menelusuri gang-gang sempit dan becek untuk berinteraksi dengan kaum miskin kota.

Protes pun datang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ronny dinilai berada di luar kaidah wisata. Tur ala Ronny pun diyakini tidak bakal ditiru biro perjalanan wisata yang ada.

“Ternyata apa yang dilakukan Pak Ronny, bukan bagian dari biro atau agen perjalanan wisata. Kalau di dalam ketentuan, itu hanya dilakukan biro perjalanan wisata, tapi ini kan LSM,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, Ari Budiman, dalam bincang-bincang dengan detikcom di Jakarta, Rabu (13/1/2009).

Belakangan ini, wisata kemiskinan Jakarta Hidden Tour (JHT) dari Ronny bersama Interkultur Komunitas Sosial Budaya, meramaikan media dan forum internet. Banyak pro kontra atas ide Ronny. Ronny malah mengusulkan agar idenya diadopsi biro travel wisata menjadi semacam paket perjalanan.

Menanggapi itu, Ari berpendapat sah-sah saja Ronny sebagai pribadi atau bagian dari LSM memiliki ide membuat paket wisata kemiskinan dengan mengunjungi kawasan kumuh di Jakarta. Namun bagi Ari menilai yang dilakukan Ronny adalah kerja komunitas dan tidak bisa dikatakan sebagai produk wisata.

“Serahkan saja ke mekanisme pasar. Tapi saya tidak yakin semua memilih paket itu (wisata kemiskinan). Umpama ada 1,5 juta wisatawan mancanegara masuk Jakarta, itu paling nol koma nol persen saja,” ujar Ari.

Ari mengaku, telah meneliti wisata kemiskinan yang dikelola Ronny. JHT bukan bagian dari biro perjalanan wisata yang berada di bawah naungan Association of Indonesian Travel Agency (ASITA).

“Menurut saya, ini bukan paket wisata. Tapi memang dimungkinkan seseorang mengelola orang-orang yang memiliki minat khusus untuk melihat wilayah kumuh di Jakarta. Tapi sebenarnya kalau berbicara tempat kumuh, kan tidak hanya di Indonesia saja. Di Amerika Serikat, Jerman dan Italia juga ada. Di negara mana pun di dunia ini kan ada daerah kumuhnya. Lalu kenapa kita heboh dan menampilkan itu,” ungkap Ari panjang lebar.

Oleh karena itu, lanjut Ari, dirinya tidak yakin bila paket wisata yang dikelola Ronny ini akan menyedot wisatawan asing untuk melihat ‘keindahan’ daerah kumuh itu. Dengan yakin, Ari mencontohkan, bila semua komunitas orang asing atau wisatawan yang berada di Jalan Jaksa, Jakarta Pusat ditanyai atau disuruh memilih paket wisata, tentu tidak memilih berpergian ke tempat-tempat kumuh.

“Kalau mereka atau anda ditanya dan disuruh memilih, tentunya kita mempunyai sense atau rasa. Kita punya sesuatu yang dijual, ada yang berbahaya ada yang buruk, ada yang baik dan sebagainya. Jadi saya kira serahkan ke mekanisme pasar saja. Tapi saya tidak yakin semua memilih itu, karena lebih banyak hal atau sesuatu yang positif untuk dijual,” tegasnya.

Ari melanjutkan, wisatawan asing sebenarnya memiliki rasa empati terhadap persoalan kemiskinan ini. “Mereka merasa kok ada orang dari kalian seperti itu. Tapi mereka merasa tidak wellcome. Mereka lebih memilih paket wisata lainnya yang lebih humanis, soal kerukunan beragama dan budaya, itu yang mereka lebih pilih,” ucapnya.

Sementara Ronny memang punya pendapat berbeda. Dalam perbincangan lain dengan detikcom, Ronny mengatakan para turis sudah jenuh dengan kota Jakarta yang modern. Warga ibukota yang hidup miskin dinilai eksotis dan unik oleh para bule itu. Interaksi langsung dengan kaum miskin ini pun bisa menggugah kesetiakawanan sosial lintas bangsa.

Namun di sisi lain, Ari meminta Ronny lebih berhati-hati dan memahami persaingan pariwisata di Asia Tenggara secara utuh. Indonesia, Malaysia dan Singapura menjual pariwisata yang serupa dengan persaingan yang ketat. Ada semacam perang dingin untuk menggaet wisatawan asing sebanyak-banyaknya.

Paket wisata kemiskinan dinilai Ari, justru menjadi kelemahan di tengah upaya Indonesia mempromosikan pariwisata. Malaysia dan Singapura yang selalu menjual keindahan negara mereka akan merasa diuntungkan dengan adanya wisata kemiskinan di Jakarta.

“Dengan ide itu, saya kira mereka akan senang. Mereka menilai, kok ada warga yang menjelekkan bangsa sendiri. Tentu saja kita akan digilas kompetisi itu,” imbuhnya.

Ari menyayangkan jika ada yang merasa bangga dengan menampilkan kondisi kemiskinan seperti ini. Apalagi jika kondisi itu sampai dipolitisasi demi kepentingan tertentu. Ari yakin wisata kemiskinan tidak akan berkembang di dunia pariwisata masa depan. Wisata kemiskinan hanya merupakan bagian dari kerja-kerja komunitas saja untuk melihat kemiskinan tersebut.

“Mari kita buktikan, tahun depan tidak akan ada peningkatan peminat wisata seperti itu,” ujarnya.

Ari juga yakin, ide perjalanan menelusuri daerah miskin di Jakarta tidak akan diadiopsi oleh biro wisata lainnya. Mereka sudah menawarkan paket wisata yang lebih menarik di Jakarta. Sementara itu, beberapa waktu lalu seorang pejabat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menilai wisata kemiskinan ini memiliki sisi positif untuk menggugah kepedulian masyarakat. Tidak semua turis asing mencari kesenangan, tapi juga minat sosial misalnya dari kawasan kumuh ibukota.

Pagi ini melihat berita di detik (Jero Wacik: Wisata Kemiskinan Menghina Kita), Menteri Jero Wacik merasa terhina dengan adanya jenis wisata kemiskinan yang digelar oleh Ronny Poluan, dengan menggiring para wisatawan asing ke sentra-sentra pemukiman kumuh di seputar Jakarta.

Tentu kita semua, warga ibu kota ini sudah terbiasa dengan tontonan mengenaskan yang ada di sekitar lingkungan kita. Saking terbiasanya, kita menganggap hal mengenaskan ini lumrah adanya. Inilah ampas dari sebuah modernitas, collateral damage dari sebuah ideologi pembangunan. Namun para turis bule itu pasti sulit mendapatkan tontonan ‘menarik’ ini di negeri mereka yang tergolong maju.

Ronny Poluan menyelenggarakan jenis wisata unik ini sejak tahun 2008, konon peminatnya cukup banyak. Bagi mereka yang sekedar hendak menengok kehidupan bawah dan ber-empati dengan hidup mereka yang susah, tentu wisata ini bisa menyegarkan nurani dan religiusitas mereka memaknai hidup yang kadang tak menentu. Roda berputar, mereka bisa jadi berganti kedudukan. Hidup memang tak bisa di-absolutkan.

Namun, kadar keterhinaan pak menteri perlu ada parameternya. Juga penyeimbangnya. Apakah memang wisata kemiskinan ini menghinakan nurani dengan standard yang semestinya, atau ternyata ini adalah sebuah cermin atas diri sendiri. Kalau wisata kemiskinan itu menghina kemanusiaan pak menteri, lantas apa atribut untuk sebuah kemewahan fasilitas yang diberikan kepada sang menteri itu sendiri?

Sebuah mobil dinas mewah bertajuk Toyota Crown Royal Saloon apakah bukan merupakan sebuah penghinaan juga? Apakah ia tidak mencabik perasaan para pembayar pajak yang susah payah menyisihkan sebagian penghasilannya demi untuk menunjukkan baktinya kepada negara? Mobil dinas berbanderol nyaris Rp 1,3 milyar itu tentu bahkan dijejalkan ke dalam mimpi para pemukim kumuh pinggir rel kereta tidak akan ngepas, apalagi terbayang.

Terhinanya pak menteri apakah sebuah aib yang memercik ke muka sendiri?

Wisata itu
Kemiskinan itu…
mobil dinas itu
Source : detik.Com / sumber lainnya

Alangkah Konyolnya Negeri Ini, Belajar Kemiskinan Hingga ke Australia

Rabu 26 April sampai dengan Senin 2 Mei 2011 kemarin sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI telah merampungkan kunjungan kerja mereka ke AUSTRALIA dengan tujuan yang sangat mulia yaitu ingin BELAJAR soal pengentasan kemiskinan. Kunjungan tersebut digunakan untuk bekal membahas draf RUU Fakir Miskin yang kini belum rampung.

Untuk hajatan tersebut tak tanggung-tanggung biaya yang harus dikeluarkan untuk mereka. LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan kunjungan ke Australia tersebut menghabiskan dana Rp. 811.800.250,-

Selain dana yang dipakai notabene adalah duit rakyat yang berasal dari pajak dan keringat rakyat, yang membikin masygul adalah DPR tak pandai membuat alasan yang sahih untuk ‘tour’ rombongan mereka ke Australia.  Jika untuk belajar atau studi tentang kemiskinan di Australia apa cocok ya?.  Belum lagi hampir semua anggota DPR sangat mencintai bahasa Indonesia sehingga merasa tidak perlu untuk cakap berbahasa Inggris, lalu bagaimana mereka dapat menggali informasi yang cukup di luar negeri karena hambatan bahasa untuk berkomunikasi.  Kalau sekedar informasi, tak ada yang menyangkal bahwa dewasa hampir semuanya tersedia di internet.

Padahal kita sebelumnya sudah mempunyai UU  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 dan UU Kesejahteraan Nasional (2009). Mungkin ada baiknya jika DPR  memastikan terlebih dahulu implementasi UU SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial sebelum membuat sebuah draf baru yang berusaha mengelola isu kebijakan sosial untuk fakir miski

Australia dan kemiskinan sepertinya tidak relevan.  Jika memang harus belajar hingga ke luar negeri – sekalian pakansi mungkin – India atau China bisa jadi alternatif  kunjungan.

Namun yang paling pas ya belajar di negeri sendiri.  Tidak perlu biaya besar. Pergi saja ke beberapa kawasan kumuh di pinggiran Ibukota. BUKA MATA, BUKA HATI, JERNIHKAN PIKIRAN. Kemiskinan ada di sekitar kita, dibutuhkan niat yang tulus tanpa embel-embel, tanpa pamrih untuk mengenyahkan kemiskinan di bumi Indonesia.  Meskipun sangat tidak mudah, namun itulah yang menjadi alasan mengapa DPR ada dan dipilih.  Supaya mampu menjadi PERWAKILAN rakyat, menyuarakan kehendak rakyat dan membantu mengatasi permasalahan rakyat!

Ataupun kalau dirasakan repot melakukan kunjungan sendiri, DPR boleh memilih untuk mengikuti “Darmawisata Kemiskinan” , agar dapat langsung bertandang ke ‘rumah’ mereka yang mungkin seumur-umur belum pernah dikunjungi!

source : detik.Com/berbagai sumber

Astaga! Hutan Sumatera dan Hutan Kalimantan Akan Punah Pada Tahun 2022. Sehingga Indonesia di anugerahi Certificate Guinnes World Records sebagai Perusak Hutan Tercepat di Dunia

Astaga! Berarti  11 tahun lagi dari tahun 2011 ini Hutan Sumatera dan Hutan Kalimantan akan tinggal kenangan.  Tidak main-main, yang menyatakan demikian adalah lembaga dunia PBB.

Berdasarkan data-data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tahun 2000 hingga 2005, rata-rata perhari  5,1 km2 hutan Indonesia hilang (rusak).  Dengan menghitung rata-rata kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2002 PBB, merilis Hutan Sumatera dan Hutan Kalimantan akan punah pada tahun 2032.  Namun rilis resmi PBB tersebut di ralat pada tahun 2007.  Hal tersebut di latar belakangi oleh pengrusakan dan pengundulan hutan yang berjalan jauh lebih cepat dari yang di perkirakan, sehingga rilis resmi terbaru PBB menyatakan hutan di Sumatera dan Hutan Kalimantan diperkirakan punah pada tahun 2022.  Wow, hutan Indonesia mendapat discount 10 tahun lebih cepat punah!

Hutan Indonesia merupakan bagian penting dari paru – paru kehidupan dunia. Kelestarian hutan Indonesia tidak hanya penting untuk bangsa Indonesia, namun juga bagi bangsa lain di seluruh dunia. Luas kawasan hutan di 30 provinsi Indonesia, berdasarkan penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan pada tahu 2007, mencapai 112,3 juta ha. Sedangkan luas kawasan hutan di tiga provinsi lainya ( Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah ), masih mengacu kepada kepada Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ). Luasnya mencapai 24,76 juta ha. Terdiri dari 15,30 juta ha kawasan hutan di Kalimantan Tengah dan 9,46 juta ha di Riau, dan Kepulauan Riau.

Badan planologi nasional ( BPN ) tahun 2007, menyatakan hutan di tiga wilayah tersebut sekarang ini dalam kondisi sangat kritis. Kawasan hutan yang terdegradasi di Indonesia mencapai 59,62 juta ha yang di sebabkan oleh aktivitas Pembalakan Liar ( Ilegal Logging ), konservasi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit, karet dan juga kebakaran hutan.

Laju degradasi hutan di Indonesia pada periode 1982-1990 mencapai 0,9 juta ha per tahun. Memasuki periode 1990-1997 telah mencapai 1,8 juta ha per tahun. Kondisi miris tersebut berlanjut pada periode 1997-2000, dimana kerusakan hutan mencapai 2,83 juta ha per tahun. Sedangkan pada periode 2000-2006 mencapai 1,08 juta ha per tahun.

Semakin berkurangnya tutupan hutan mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia rentan terhadap bencana ekologis (ecological disaster) seperti bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan informasi dari Bakornas Penanggulangan Bencana, sejak 1998 hingga pertengahan 2003 tercatat telah terjadi 647 bencana akibat kerusakan hutan dengan 2.022 korban jiwa. Sebesar 85 persen bencana yang terjadi tersebut merupakan bencana banjir dan tanah longsor. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang laju degradasi hutanya tergolong sangat tinggi.

Selama dua tahun terakhir kerusakan hutanya mencapai 3,7 juta ha. Sedangkan penutupan lahan berupa hutan mencapai 8.597.757 ha. Kawasan hutan di provinsi Riau berdasarkan TGHK, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 390.000 ha, Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (KSPA) daratan seluas 410.908 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.960.128 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 1.873.632 ha.

Berdasarka data Bappedalda Riau, luas hutan alam yang tersisa tinggal sekitar 1 juta ha. Intruksi Presiden (inpres) No 4 Tahun 2005, tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara iIlegal di Kawasan Hutan dan Peredaranya, seolah tidak membuat takut para pembalak hutan dan kayu illegal, suatu hal yang sangat Ironis tentunya.

Fenomena yang nyaris serupa, juga terjadi di Provinsi Jawa Barat.  Berdasarkan data Perum Perhutani Unit III Jabar, luas reboisasi rutin lebih kecil daripada luas reboisasi pembangunan. Luas reboisasi rutin di perkirakan 1.028 ha dan luas reboisasi pembangunan 40.802 ha. Dari berbagai jenis gangguan keamanan hutan, perusakan tanaman (pohon) merupakan gangguan terbesar di banding pencurian pohon yang mencapai 150.690 pohon. Sedangkan dari kebakaran yang terjadi 586 ha hutan tercatat 4.887 pohon musnah.

Tidak mengherankan jika pada tahun 2008 yang lalu Indonesia di anugerahi Certificate Guinnes World Records sebagai Perusak Hutan Tercepat di Dunia. (….aih! mau berbangga hati atau malu hati atas prestasi ini?)

Sertifikat itu…

Menilik lemahnya pemerintah dalah memberantas para pelaku ‘Kejahatan Hutan‘ (pembalakan liar dan illegal logging), kemungkinan besar pada masa mendatang hutan di Indonesia hanya bisa kita lihat keberadaanya di MUSEUM. Tentu ini harus wajib menjadi bahan pemikiran untuk para Penyelenggara Negara di Republik ini, kalau tidak ingin ramalan dari PBB tersebut menjadi kenyataan……………………..

Source : TarungNews.com

Walah walah! Ternyata Barbie Turut Merusak Hutan Indonesia

Greenpeace mengumumkan hasil investigasi yang mengejutkan. Barbie, boneka mainan paling terkenal di dunia, terbukti terkait dengan perusakan hutan hujan. Kemasan yang digunakan oleh boneka ini ternyata menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan Indonesia yang menjadi rumah dari spesies langka seperti Harimau Sumatra.

Boneka Barbie berlatar pembalakan hutan

Menggunakan uji forensik, para peneliti Greenpeace menemukan bahwa kemasan Barbie berasal dari perusakan hutan Indonesia. Selain uji forensik, peneliti Greenpeace juga melakukan investigasi lapangan langsung, pemetaan data dan menelusuri sertifikat perusahaan untuk menguatkan bukti bahwa Mattel, pembuat Barbie, juga perusahaan-perusahaan mainan besar lain termasuk Disney, menggunakan kemasan yang diproduksi oleh Asia Pulp and Paper (APP).

“Sudah seringkali APP terungkap melakukan aktivitas perusakan hutan Indonesia untuk membuat produk seperti kemasan ini. Barbie merusak hutan alam dan menyebabkan satwa langka seperti harimau ke arah kepunahan. Ini terjadi karena kemasan Barbie berasal dari perusakan hutan di Indonesia yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau sumatera,” ujar Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (8/6/2011).

Bustar menyatakan Mattel, perusahaan pembuat Barbie, harus berhenti membungkus mainan paling terkenal di dunia ini dengan bahan yang berasal dari perusakan hutan. Ia mendesak agar Mattel berhenti membeli kemasan dari APP, yang sudah terkenal sebagai perusak hutan.

“APP adalah kabar buruk bagi hutan Indonesia. Perusahaan ini memperlakukan Indonesia tidak lebih sebagai tempat pengerukan sumberdaya yang dengan mudah dihabiskan, merampas hutan yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Mattel dan perusahaan mainan lain seperti Disney, mempunyai tanggung jawab untuk mendukung pembangunan bersih dan rendah karbon. Mereka harus menghentikan hubungan dengan APP sekarang juga dan beralih kepada produsen produsen kertas Indonesia lain yang lebih bertanggung jawab,” jelas Bustar.

Atas hasil investigasinya tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace di Los Angeles berjas tuxedo menyerupai Ken, kekasih Barbie, membentangkan spanduk raksasa di Kantor Pusat Mattel bertuliskan “Barbie: Kita Putus. Aku Tak Sudi Memiliki Kekasih yang Terlibat Deforestasi”. Demonstrasi tersebut menandai diluncurkannya kampanye Greenpeace secara global untuk menghentikan industri mainan menjadi penyebab perusakan hutan di Indonesia.

Indonesia di mata Green Peace adalah satu di antaranegara dengan laju deforestasi tercepat di dunia. Diperkirakan lebih dari satu juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya. Meski pemerintah baru-baru ini telah mengumukan moratorium (penghentian sementara) pemberian ijin baru perusakan hutan, data memperlihatkan bahwa moratorium ini tidak bisa melindungi 45 juta hektar hutan alam dan lahan gambut.

“Greenpeace menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengkonkritkan upaya yang lebih kuat untuk melindungi hutan alam dan lahan gambut Indonesia yang masih tersisa – termasuk di hutan yang izin konsesinya telah diberikan. Hal ini hendaknya diikuti dengan pengkajian ulang semua ijin konsesi yang telah diberikan untuk memastikan apakah konsesi itu diperoleh sesuai dengan hukum Indonesia atau tidak. Saat ini, hutan, lahan gambut dan satwa yang hidup di dalamnya terus dihancurkan oleh perusahaan seperti APP.” demikian Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara menambahkan.
Source : TribunNews.com

Mengenal Pencipta Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila, Sultan Hamid II dari Pontianak

Seluruh orang Indonesia pasti mengenal kenal burung garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila)? Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu?

Garuda Pancasila

Burung Garuda ditetapkan sebagai lambang Negara RI sejak diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no 66 tahun 1951.  Penggagasnya adalah Sultan Abdurrahman Hamid Alkadrie II atau dikenal dengan Sultan Hamid II, yang saat itu sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sultan Hamid II

Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab–walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak–keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalbar dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas.

Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar–karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, MA Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu.

Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno.

Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS.

Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan.

Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1940, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Inilah Salinan Lengkap Pidato B.J. Habibie Menggugat Pancasila Yang Terlupakan

Pidato mantan Presiden B.J. Habibie dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, mendapat apresiasi luar biasa. Saat berpidato di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, sejumlah mantan Wakil Presiden, serta pejabat lainnya di Gedung MPR, Rabu, 1 Juni 2011, Habibie membacakan pidatonya dengan berapi-api. Hadirin pun tampak terpukau.

Inilah isi pidato lengkap Habibie itu.

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Yth. Presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri
Yth. Para mantan Wakil Presiden
Yth. Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati
Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai,

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila” . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

Jakarta 1 Juni 2011

Bacharuddin Jusuf Habibie

Source : TempoInteraktip

Sudah Melupakan Pancasila? Inilah Video Keren Tentang Pancasila Manual Bangsa

Masih ada yang  ingat kita merayakan peristiwa apa pada hari ini? Baguslah jika anda masih ingat bahwa tepat 66 tahun yang lalu, bung Karno selaku Presiden pertama RI pada tanggal 1 Juni 1945 telah menggagas Pancasila sebagai  sebagai  falsafah dan pandangan hidup negara Indonesia.

Garuda Pancasila

Masih ingat juga kan sila-sila dari pancasila?  Mari kita sama-sama lafalkan :

PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA

2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

3. PERSATUAN INDONESIA

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Namun karena merasa Pancasila berikut pengamalan sila-silanya telah mulai luntur dan dilupakan bangsa ini, maka sekelompok anak muda yang menamakan dirinya KOMUNIAKSI melakukan berbagai hal yang sekiranya dapat mengembalikan ‘pamor’ Pancasila.  Salah satunya adalah meng-unggah Video yang mereka beri judul Pancasila Manual Bangsa.

Simak!

Simak juga ini!

Baca juga : Inilah Salinan Lengkap Pidato Habibi Menggugat Pancasila Yang Terlupakan

RUU Konvergensi Telematika : Pertanda Indonesia makin Tertinggal dalam Teknologi Informasi ?

Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvergensi Telematika. Niat pemerintah mengatur teknologi komunikasi dan informasi justru malah membuat Indonesia berjalan mundur.

Hal itu diungkapkan Bambang dalam diskusi ‘Penyusunan RUU Konvergensi Multi-Media’ yang digelar di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (26/5).

Bambang membandingkan pengaturan teknologi komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia berbeda jauh dengan Malaysia. Pemerintah Malaysia secara terbuka dan tegas menyatakan internet bebas sensor, bandingkan dengan Indonesia yang penuh dengan aturan ketat di sana-sini.

“Semangat mengatur malah masuk ke wilayah konten. Ini kemunduran luar biasa. Malaysia itu kan negaranya lebih konservatif dari negara kita, tapi pemerintahnya sama sekali tidak ada larangan terhadap internet,” tukas Bambang.

Pada zaman pemerintahan Mahathir Muhammad, Malaysia bahkan telah melahirkan visi 2020, yakni knowledge based society yang menargetkan masyarakat yang ada di luar bisa tersambung ke masyarakat yang ada di dalam Malaysia.

“UU di Malaysia tidak ada sensor internet. Pemerintah Malaysia bebaskan masyarakatnya untuk buka semua situs. Di Indonesia justru dikenai sensor internet. Indonesia sudah mendekati Iran,” ujar Bambang.

Dampak dari ketatnya pengaturan tentu saja membuat Indonesia kian konservatif. Indonesia juga tertinggal dari Malaysia dari segi modernisasi. Bambang pun merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak malu meniru yang baik dari Malaysia.

“Sudah 10 tahun internet bebas sensor di Malaysia, tapi masyarakatnya tidak menjadi bejat. Bahkan, dalam Human Development Index yang dirilis PBB, masyarakat Malaysia semakin tahun semakin lebih baik dari Indonesia,” papar Bambang.

source : MediaIndonesia

Alangkah Konyolnya Negeri Ini, Mampu Bikin Pesawat Sendiri Namun Membeli ke Negara Lain

Semua turut berduka ketika Pesawat Merpati jatuh di dekat Bandara Kaimana, Papua Barat (7/5).   Kejadian nahas tersebut menewaskan 27 orang penumpang termasuk pilot pesawat tersebut. Namun meninggalkan pertanyaan yang gatal minta dijawab.  Ternyata Pesawat Merpati yang jatuh tersebut adalah Pesawat jenis Xian MA-60 produksi Xi’an Aircraft Industrial Corporation di bawah China Aviation Industry Corporation I (AVIC I). Pesawat produksi tahun 2010 ini bahkan baru 2 (dua) bulan dioperasikan oleh Merpati.

MA-60

Meskipun Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay dan Direktur Utama Merpati, Sardjono Johnny Tjitrokusumo menyatakan pesawat Merpati Nusantara Airlines MA 60 bernomor seri 2807 yang jatuh di Perairan Kaimana, Papua Barat pada Sabtu (7/5), laik mengudara.  Mereka turut dibela oleh Menhub Freddy Numberi yang mengatakan keputusan pembelian pesawat MA-60 buatan China dilakukan setelah melakukan perbandingan persyaratan dengan produk sekelas, Foker buatan AS-Belanda dan CN 235 buatan PT Dirgantara Indonesia.

Itu dia! CN 235. Indonesia PUNYA pesawat sendiri koq membeli ke negara lain?

Padahal Merpati pernah menggunakan 15 unit CN-235 masa pertengahan 1980-an. Semua tahu pembelian pesawat terbang buatan Cina ini pernah ditentang Wakil Presiden Jusuf Kalla pada waktu itu karena MA-60 belum memiliki sertifikat kelaikan terbang yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan FAA. Bandingkan dengan CN 235 yang memiliki sertifikasi eropa dan diakui FAA.

Mau tahu salah satu aturan FAA. Pabrikan harus memberi jaminan kualitas bahwa tiap produknya harus mampu “take-off”, terbang dan “landing” sebanyak 100.000 kali tanpa ada gerakan yang akumulasinya bisa membuat sebuah pesawat berubah konstruksinya dan membahayakan keselamatan.

CN-235

Sebagai gambaran pesawat buatan Rusia yang diadopsi MA-60 memiliki angka kecelakaan 7  kali, dalam sejuta penerbangan yang dilakukan. Sementara pesawat buatan barat, termasuk CN 235, memiliki angka kecelakaan 0,7 banding sejuta penerbangan. Ini berarti sepersepuluhnya.

Lihat  pula yang dilakukan Boeing dalam peristiwa kecelakaan Adam Air di Majene 2008 silam. Boeing langsung memerintahkan pesawat sejenis diseluruh dunia dihentikan pengoperasiannya hingga ditemukannya penyebab.  Tidak demikian halnya dengan MA 60, belasan Merpati MA-60 lainnya masih terus beroperasi.

Slogan CINTAILAH PRODUKSI DALAM NEGERI ternyata omong kosong belaka.  Tambah konyol ketika kita tidak pernah percaya terhadap kemampuan negara sendiri bahkan untuk memberi peluangpun tidak.  Cek negara tetangga Malaysia yang mewajibkan Pejabat Negara menggunakan mobil buatan dalam negeri mereka.

Padahal tak kurang dari 21 negara yang telah menggunakan CN 235 versi militer.  CATAT! Negara lain mempercayai CN 235 untuk menjaga kedaulatan negara mereka.  Mereka berikut ini :

  • Afrika Selatan: Angkatan Udara Afrika Selatan (1)
  • Amerika Serikat: Penjaga Pantai Amerika Serikat (8 HC-144)
  • Arab Emirat: Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab
  •  Arab Saudi: Angkatan Udara Arab Saudi
  •  Botswana: Angkatan Udara Botswana
  • Brunei: Angkatan Udara Brunei (1)
  •  Chile: Angkatan Darat Chile (4 CN-235-100)
  • Ekuador: Angkatan Udara Ekuador
  • Gabon: Angkatan Udara Gabon
  • Irlandia: Korp Udara Irlandia (2 CN235MP)
  • Kolumbia: Angkatan Udara Kolumbia
  • Korea Selatan: Angkatan Udara Korea Selatan (20)
  • Malaysia: Angkatan Udara Malaysia (8 CN235-220)
  • Maroko: Angkatan Udara Maroko (7)
  • Pakistan: Angkatan Udara Pakistan (4 CN235-220)
  • Panama: Angkatan Udara Panama
  • Papua New Guinea: Angkatan Udara Papua New Guinea
  •  Perancis: Angkatan Udara Perancis (19 CN235-100, 18 ditingkatkan menjadi CN235-200).
  •  Spanyol: Angkatan Udara Spanyol (20)
  • Turki: Angkatan Udara Turki (50 CN235-100M); Angkatan Laut Turki (6 CN-235 SW /ASuW MPA); Penjaga Pantai Turki (3 CN-235 MPA)
  • Yordania: Angkatan Udara Yordania (2)

Australia, Singapura dan Malaysia pun sudah lama tahu kehebatan para insinyur Indonesia. Buktinya? Mereka sekarang sedang mencermati pengembangan lebih jauh dari CN 235 MPA (Maritime Patrol Aircraft) atau versi Militer.

Lalu mengapa kita tidak percaya dan Merpati Indonesia malah membeli 15 unit pesawat Xi’an MA -60 tahun 2005 BUATAN CINA dengan harga Us$234 juta untuk mengganti armada pesawat jenis Fokker dan CN-235 BUATAN INDONESIA yang sudah menua.

Tidak melulu buatan Cina tidak baik.  Tapi coba pertanyakan alasan kita membeli Sepeda Motor Cina, Handphone Cina, TV Cina dan sekarang Pesawat buatan Cina kalau tidak karena harganya yang murah!

SUNGGUH KONYOL!

source : berbagai sumber

Hari Ini 103 Tahun Yang Lalu Indonesia Bangkit Perjuangkan Kemerdekaan

Ada yang masih ingat setiap tanggal 20 Mei kita memperingati hari apa? Masih belum ingat juga? Mari kita kembali ke 103 tahun lampau, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 hari Minggu pagi pukul sembilan, bertempat di salah satu ruang belajar STOVIA, ber-asal dari gagasan dr. Wahidin Sudirohusudo maka dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi kepemudaan yang mereka beri nama BOEDI OETOMO (Budi utomo).

dr. Sutomo

Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya “tanah air” (Indonesia) adalah di atas segala-galanya.

Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh, antara lain, Tjokroaminoto, menjadi Sarekat Islam, yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu rupanya yang menyebabkan Budi Utomo agak terdesak ke belakang. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman.

Karena gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang memperkuat makna tersebut. Ketika Pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya, dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui penjabat pangreh praja pribumi, misalnya, rakyat menjadi sangat marah.

Kemarahan itu mendorong Soewardi Suryaningrat (yang kemudian bernama Ki Hadjar Dewantara) untuk menulis sebuah artikel “Als ik Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo ke penjara oleh Pemerintah Hindia Belanda .  Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik di dalam pergerakan orang-orang pribumi.

Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.  Bisa jadi, karena Boedi Oetomo dianggap sebagai organisasi massa pertama di Indonesia. Meskipun ada perdebatan untuk itu seperti beberapa literatur yang bernada sumbang mengenai Boedi Oetomo, di antaranya menyebutkan bahwa Boedi Oetomo a-nasionalis karena hanya memperjuangkan etnik Jawa dan Madura saja. Selain itu, anggota-anggota Boedi Oetomo adalah para mahasiswa dan lulusan STOVIA (sekolah kedokteran pada jaman penjajahan Belanda) dan kaum ambtenaar (pegawai pemerintahan Hindia Belanda). Beberapa hal ini belakangan menyebabkan keluarnya tokoh-tokoh penting Boedi Oetomo antara lain dr. Soetomo dan dr. Cipto Mangunkusumo.

Beberapa pihak mengklaim bahwa Sarekat Dagang Islam (SDI) justru lebih nasionalis karena beranggotakan tidak hanya Jawa dan Madura juga tidak hanya yang beragama Islam saja. Belakangan SDI yang menjadi Sarekat Islam (SI) malah menjadi lebih kacau balau karena terpecah-pecah bahkan muncul pula SI Merah. Soal berdirinya SDI ini juga masih menjadi perdebatan karena banyak pihak menyatakan bahwa SDI berdiri pada tahun 1912, namun banyak pihak berbeda mengklaim bahwa rintisan SDI telah dimulai pada 1905, tiga tahun sebelum Boedi Oetomo.

Namun dapat disepakati bahwa tonggak Kebangkitan Nasional adalah pada masa  Bangkitnya Rasa dan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik tercinta ini yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang.

Dan sekarang ini mari kita serap semangat para tokoh Kebangkitan Nasional untuk bangkit dan terus berperjuang, mulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terkecil di sekitar kita.  Agar Indonesia dapat MERDEKA dalam arti kata yang sebenar-benarnya MERDEKA!.

Source : wikipedia/andy.web.id/berbagai sumber